BANGKINANG – Menyikapi sejumlah keluhan kerusakan jalan, Bupati Kampar H Ahmad Yuzar, SSos, MT melalui Wakil Bupati Kampar Dr Hj Misharti, SAg, MSi menyampaikan bahwa
Pemerintah Kabupaten memiliki komitmen dan menaruh perhatian besar terhadap kondisi infrastruktur di wilayah Kabupaten Kampar.
Hal tersebut ditegaskan oleh Misharti dalam keterangannya pada Minggu (7/6/2026) siang di Bangkinang.
“Pemda Kampar sangat berkomitmen terhadap kondisi jalan yang rusak saat ini. kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar segera ditindaklanjuti karena hal ini tentu berdampak pada perekonomian masyarakat,” ujar Misharti.
Ia menambahkan, Pemkab Kampar menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah peduli terhadap kondisi jalan yang rusak di wilayah kabupaten Kampar termasuk di wilayah Tapung.
“Artinya masyarakat ikut berkontribusi dalam pembangunan melalui informasi yang disampaikan kepada pimpinan untuk segera ditindaklanjuti dan mendapatkan perhatian untuk diperbaiki,” terangnya.
Lebih lanjut Misharti menyampaikan, membangun daerah itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, semua pihak harus terlibat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. “Sinergitas antara Pemda dengan seluruh lapisan masyarakat itu sangat dibutuhkan dalam pembangunan,” terang mantan Anggota Dewan Perwakilan Daerah(DPD) RI tersebut.
Dalam memperbaiki kondisi infrastruktur di Kabupaten Kampar, khususnya di wilayah Tapung Raya yang viral saat ini, lanjut Wabup, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya baik komunikasi dan koordinasi langsung maupun secara administrasi.
“Tentu dalam memperbaiki kondisi infrastruktur ini tidak mudah terutama dalam kondisi efisiensi anggaran, tapi kita harus tetap memberikan perhatian dan prioritas terhadap jalan, jembatan dan lainnya yang berkaitan dengan kondisi daerah kita. Untuk jalan yang rusak di Tapung Raya itu, Pemkab Kampar sudah berkoordinasi dangan Pemerintah Provinsi Riau melalui dinas terkait,” imbuhnya.
Sedangkan untuk jalan nasional, Wabup menjelaskan, Pemkab Kampar juga melakukan berbagai langkah dan upaya serta melalui koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pengelolaan Jalan Nasional.
“Selain pihak Pemprov Riau dan Kementrian, Pemkab Kampar juga berkomunikasi secara berjenjang melalui legislatif baik tingkat kabupaten, provinsi dan DPR RI agar secara bersama-sama mencari solusi agar segera dapat diperbaiki sehingga berdampak bagi masyarakat sektor perekonomian, baik angkutan maupun distribusi barang,” ungkap Wabup.
Perbaikan infrastruktur ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemkab Kampar saja, tetapi ada regulasi dan aturan yang harus diikuti.
“Contoh jika jalan merupakan aset Pemkab, maka itu menjadi tanggung jawab Pemkab Kampar. Tapi jika itu jalan provinsi dan nasional, tentu itu menjadi kewenangan mereka pula. Tentu tidak mungkin, Pemkab Kampar diam, tapi tetap kita sampaikan dan berkomunikasi dengan pihak provinsi maupun pusat agar menjadi atensi. Jika jalan rusak, tentu sangat terjadi pada kelancaran lalu lintas kendaraan , barang dan orang untuk membantu masyarakat,” imbuhnya.(ran)
