BANGKINANG – Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam pengendalian inflasi di daerah.
Hal itu ditegaskan Bupati Kampar ) Ahmad Yuzar, SSos, MT melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Muhammad, MSi usai mewakili Bupati Kampar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui zoom meeting dari Ruang Media Center, Pemkab Kampar, Senin (6/4/2026).
Rakor ini dipimpin Mendagri Jenderal Polisi (Purn) Prof Drs H. M Muhammad Tito Karnavian, BA., MA, PhD.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar, Muhammad mengatakan, Pemkab Kampar akan segera melakukan koordinasi internal untuk memastikan pengendalian inflasi di Kampar tetap terjaga.
Pemkab Kampar juga berkomitmen untuk membantu pelaksanaan program dari Dana Alokasi Khusus Bantuan Ooerasional Kesehatan (DAK BOK) Pengawas Obat dan Makanan serta dukungan Program 3 Juta Rumah. “Pemkab Kampar siap memberikan dukungan administratif maupun operasional yang diperlukan sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Muhammad.
Sementara itu Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya mengingatkan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan, serta memastikan penyerapan anggaran DAK Non Fisik di sektor kesehatan dapat berjalan optimal untuk perlindungan masyarakat.
Berkaitan Program 3 Juta Rumah, pemerintah daerah diminta peran aktifnya memfasilitasi perizinan dan penyediaan lahan guna mendukung realisasi target nasional.
Dalam rapat ini Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar menyampaikan rilis terbaru di mana pada 1 April 2026, angka inflasi Kabupaten Kampar untuk periode Maret 2026 adalah sebagai berikut:
Inflasi Tahunan (Year on Year / y-on-y): 3,23%.Deflasi Bulanan (Month to Month / m-to-m): -0,23% (terjadi penurunan harga dibanding Februari 2026).
Penyumbang Utama: Andil Terbesar: Kelompok Transportasi (andil 0,03%). Komoditas Utama: Angkutan Antar Kota.
Angka inflasi tahunan ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026 yang sempat menyentuh angka 5,14%. Penurunan ini dipengaruhi oleh langkah-langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah melalui pasar murah dan pengawasan pasokan menjelang hari besar keagamaan.(ran)
