BANGKINANG – Beberapa badan usaha milik daerah (BUMD) atau perusahaan daerah selalu merugi di Kabupaten Kampar, padahal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang digelontorkan cukup besar.
Sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali tertuju kepada beberapa perusahaan pelat daeeah tersebut dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 di gedung DPRD Kampar, Senin (6/7/2026) sore.
Sekretaris Fraksi PDIP Azhari Naldi, SH, MIH mengungkapkan, beberapa perusahaan daerah sering tidak mampu menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD), bahkan kondisinya hanya merugi. Namun ia mengakui, pada tahun 2025 ada perusahaan daerah yang mulai memberikan hasil. Hal itudiapresiasi oleh Fraksi PDiP. “Kami menyampaikan apresiasi kepada bupati yang telah membenahi walaupun tak sebanding dengan modal yang dikeluarkan,” ujar Azhari.
Politisi asal Kecamatan Tambang ini meminta agar perusahaan daerah yang belum mampu memberikan PAD sama sekali agar berbenah diri.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Jordan Saragih, SE, MM meminta Pemkab Kampar menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat berkaitan PAD dan aset daerah. Salah satu tayangan informasi melalui website.
“Tak ada tayangan informasi yang bisa bisa didapatkan masyarakat di websiste, tak ada juga informasinya. Hal ini jadi buah bibir masyarakat tentang pendapatan asli daerah dan aset daerah, terutama pajak daerah dan retribusi daerah. Laporannya hanya global saja ,” beber Jordan.
FPG juga meminta Pemkab melalui dinas terkait bersikap transparan dalam hal penerimaan pajak dan retribusi yang diinformasikan website daerah. FPG meminta Panitia Khusus (Pansus) Badan Anggaran DPRD agar lebih mendalami masalah ini.
FPG juga menyoroti selisih anggaran yang mencapai Rp 3 triliun lebih besar dari realisasi pendapatan daerah yang hanya Rp 2 triliun. “Fraksi Partai Golkar meminta Pemda agar melakukan peningkatan PAD, pajak dan retribusi terutama sektor Badan Usaha Milik Daerah sehinggga bisa menutupi kebutuhan anggaran,” terang Jordan.
Sorotan terhadap perusahaan daerah juga disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN). Juru Bicara F-PAN Idris menyampaikan, tingginya potensi PAD Kampar namun perlu adanya peningkatan pengawasan dan jika ada realisasi yang belum
selesai sampai tahun 2025, dianggarkan kembali 2026.(ran)
Berkaitan sorotan terhadap perusahaan daerah (BUMD), Bupati Kampar pada rapat paripurna ini dalam jawabannya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kampar menyampaikan bahwa ia telah meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan instansi pemungut pajak agar up-date data objek pajak dan nilai objek pajak dan tarif pajak
Dalam rangka mengoptimalkan PAD, bupati mengakui bahwa pihaknya melaksanakan rapat setiap dua minggu sekali. “Kami minta setiap OPD (organisasi perangkat daerah) ekspos.
Itu penilaian kinerja juga,” ungkap Yuzar.
Pihaknya juga telah melakukan upaya penguatan dan memperbaiki kondisi BUMD. “Kami
tempatkan orang-orang yang kompeten di BUMD,” ulasnya.
Sebelum melakukan penggantian terhadap pimpinan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Tirta Kampar yang mengelola penyediaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat umum, bupati menanyakan apakah ada deviden
atau tidak (rugi atau untung).
Yuzar mengaku bahwa ketika direktur PDAM diganti, deviden tahun ini telah mencapai Rp 300 juta.
Terhadap Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya yang mengelola Objek Wisata Stanum. Bupati Ahmad Yuzar telah melakukan efisiensi dengan melakukan pemangkasan terhadap jumlah karyawan dari 42 orang menjadi 24 orang karena biaya operasionalnya cukup besar.
Kedepan ia berjanji juga akan terus melakukan pembenahan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu.
Yuzar juga menyebutkan bahwa PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) yang juga merupakan salah BUMD Pemkab Kampar telah memberikan deviden Rp 700 juta.(ran)
