BANGKINANG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kampar menyoroti masalah kemiskinan dan kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Kampar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kampar terhadap Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KabupatenKampar Tahun Anggaran 2027 yang digelar padaa Senin (16/11/2026) malam di Gedung DPRD Kampar.
Dalam rapat ini, DPRD Kampar telah mengesahkan APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2027 dengan total rencana belanja Rp 2,653 triliun lebih.
Rapat ini dihadiri Bupati Kampar H Ahmad Yuzar, Wakil Bupati Kampar Hj Misharti, Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, Wakil Ketua DPRD Kampar Iib Nursaleh, Zulpan Azmi dan Sunardi DS, dan anggota DPRD Kampar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kampar
Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah, Plt Sekwan, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Kampar serta Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Hendri atau akrab disapa Hendri Domo sebagai juru bicara Banggar DPRD Kampar menyampaikan,
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Kampar pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,29 persen atau sekitar 58.705 jiwa. Angka tersebut masih berada di atas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Riau yang tercatat sebesar 6,17 persen atau sekitar 460.964 jiwa.
Sehubungan dengan hal tersebut, Banggar DPRD Kabupaten Kampar menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten
Kampar agar lebih meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui program-
program yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah melaluiseluruh OPD terkait hendaknya melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, diperlukan sinergi dan koordinasi antar-OPD agar setiap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada dalam kategori miskin dan rentan miskin.
Selain menyoroti masalah kemiskinan, Banggar DPRD Kampar meminta kepada Pemkab agar lebih proaktif dan memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan, khususnya jalan-jalan akses menuju desa yang saat ini masih banyak mengalami kerusakan, berlubang, bahkan terdapat ruas jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan sehingga masyarakat seolah-olah harus berkendara di dalam lubang. “Kondisi tersebut tentunya tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas perekonomian, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
Oleh karena itu, Badan Anggaran mendorong Pemerintah Kabupaten Kampar agar memprioritaskan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan, terutama jalan penghubung menuju desa-desa yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata,” ujar Hendri.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Daerah Pemilihan Siak Hulu-Perhentian Raja ini menambahkan, persoalan infrastruktur menjadi penting mengingat Kabupaten Kampar memiliki berbagai potensi wisata lokal maupun wisata berskala nasional dan internasional yang apabila dikelola dan didukung dengan infrastruktur yang memadai, dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemenuhan Mandatory Spending
Dalam kesempatan yang sama Hendri juga menyampaikan bahwa  pemerintah daerah harus memastikan pemenuhan alokasi anggaran untukbelanja yang bersifat wajib atau mandatory spending sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, termasuk pemenuhan alokasi anggaran pendidikan, infrastruktur pelayanan publik, belanja pegawai, serta kewajiban belanja lainnya yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pemenuhan mandatory spending tersebut hendaknya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif dalam penyusunan APBD, tetapi juga harus diwujudkan melalui program dan kegiatan yang berkualitas, tepat sasaran sertamemberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Badan Anggaran meminta kepada seluruh OPD agar lebih selektif dalam menyusun program dan kegiatan. Program yang direncanakan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target penyerapan anggaran.
OPD hendaknya lebih mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perikanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengentasan kemiskinan.
Seluruh program tersebut juga harus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Kampar, sehingga APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Kampar yang lebih maju dan sejahtera.
Adapun gambaran umum struktur anggaran pada APBD Kampar tahun 2027, untuk pendapatan daerah pada RAPBD Kampqr tahun anggaran 2027 adalah sebesar Rp2.588.380.990.952,00.
Pendapatan daerah Kabupaten Kampar pada APBD Tahun Anggaran 2027 berasal dari tiga kelompok sumber pendapatan yakni pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Selanjutnya pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu pendapatan di luar PAD dan pendapatan transfer yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Total Belanja Daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2027 adalah sebesar: Rp2.653.380.990.952,00. Sementara itu pembiayaan daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2027, melalui estimasi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, adalah sebesar: Rp65.000.000.000,00.(ran)
