BANGKINANG – Meskipun telah beberapa kali diviralkan masyarakat di media sosial, namun kerusakan jembatan di Sungai Batang Koto Tuo, Desa Empat Koto Setingkai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar belum mendapat perhatian dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Aksi terbaru masyarakat berlangsung beberapa hari yang lalu. Karena ingin jembatan tersebut bisa dilewati kendaraan mobil,masyarakat rela bahu membahu memperbaiki lantai jembatan yang sudah bolong-bolong. Beberapa potongan kayu tampak disusun masyarakat agar jembatan bisa dilalui mobil. Namun persoalan tidak berhenti sampai di situ. Meskipun lantai jembatan bisa diperbaiki masyarakat, namun kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi jembatan tetap muncul karena tiang jembatan yang terbuat dari besi dan bantalan jembatan dinilai sudah lapuk dan sebagian sudah tampak goyah dan lepas.
Masyarakat terus menyuarakan kondisi tersebut agar Pemda memberikan perhatian. Beberapa akun medsos kembali memposting kondisi jembatan yang menjadi urat nadi transportasi ribuan masyarakat di daerah tersebut.
Dalam potongan video yang beredar, masyarakat memperlihatkan kondisi di bagian bawah jembatan dan masyarakat khawatir kondisinya tidak tahan lagi menahan beban berat.
Tokoh muda dari Kampar Kiri, Redo Antoni Sandra, SE yang juga merupakan Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Ekonomi Unibersitas Islam Riau (UIR) kepada wartawan, Rabu (6/8/2025) mengungkapkan, kerusakan jembatan yang panjangnya sekira
50 meter, lebar 5 meter dan tinggi 10 meter tersebut telah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Saat musim banjir lalu, banyak sampah dan potongan kayu tersangkut di jembatan tersebut.
Ia mengungkapkan, dari informasi yang ia terima, terakhir jembatan ini diperbaiki tahun 2020 lalu. Diantara pekerjaannya adalah perbaikan tiang. “Pekerjaannya diantaranya perbaikan tiang. Las besi-besi tiang itu,” ujar Redo.
Namun dalam rentang waktu tersebut jembatan kembali rusak.
Ia mengungkapkan, setelah masyarakat melakukan perbaikan beberapa hari lalu, kendaraan memang telah bisa melewati jembatan itu namun hal itu karena dipaksakan. “Sekarang mobil memang bisa lewat. Tapi terpaksa kanda. Kalau tidak dipaksakan, macam buah sawit, karet dan barang-barang kebutuhan lainnya tudak bisa keluar masuk. Macam di kampung saya Sungai Serik. Pasarnya hari Kamis. Kalau kendaraan tidak bisa melewati jembatan ini, ya tidak bisa masuk bahan makanan dan kebutuhan lainnya,” bebernya.
Ia menambahkan, masyarakat sudah melakukan swadaya ala kadarnya untuk menutupi lubang-lubang lantai jembatan tersebut.
“Tapi kalau besi dan penahan udah rusak dan rapuh ini bahaya. Kalau Pemerintah pro pada rakyatnya, otomotis hal ini akan ditanggapi secepatnya. Dan pada hari ini sama – sama kita lihat, tidak ada sama sekali,” bebernya lagi.
Redo termasuk anak muda yang getol menyuarakan kondisi jembatan tersebut. Di dalam postingan di sebuah akun media sosial miliknya beberapa waktu lalu ia mempertanyakan negeri Riau yang kaya, di atas minyak dan di bawah minyak. “Provinsi Riau Negeri Ku Malang.
SDA Dan SDM Nya Yang Sangat Memadai Tapi Permasalahan Infrastruktur Sampai Saat Sekarang Ini Belum Terselesaikan,” tulisnya.
“Kemana Uang Tersebut????
Apakah Rakyat Menjerit Terlebih Dahulu???
Dengan Fenomena Kejadian Yang Tidak Henti – Henti Permasalahan Ruas Jalan Dan Jembatan Yaitu Sei Kotuo IV Koto Setingkai ( Lubuk Agung ) Menuju Desa Sungai Sarik, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Yang Pada Saat Ini Sedang Tidak Baik – Baik saja. Yang Melewati Ruas Jembatan Tersebut Boleh Di Katakan Ribuan Orang. Sampai Saat Ini Belum Lagi Tindakan Responsif Dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau Yaitu Gubernur Riau Abdul Wahid Dan Pemerintah Daerah Kampar Bupati Kampar Ahmad Yuzar Wakil Bupati Kampar Misharti Imis,” teriaknya lagi.
Ia juga menulis beberapa nama anggota DPR RI hingga DPRD provinsi dan kabupaten.
Konfirmasi Dinas PUPR
Terkait masalah ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Afdal ketika dihubungi ponselnya, Rabu (6/8/2025) sore tidak aktif.
Namun Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Afrudin Amga menjelaskan bahwa sebelumnya ada rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masuk untuk perbaikan jembatan tersebut namun gagal.
Bahkan ia mengaku Dinas PUPR Kampar pernah melakukan survei ke lokasi bersama Dinas PU Riau dan dari perwakilan pemerintah pusat.
Amga mengatakan, kalau memang jembatan itu sangat urgen untuk kepentingan masyarakat, maka solusi paling cepat adalah menggunakan Dana BTT adalah singkatan dari Belanja Tidak Terduga. Sebab jika menunggu dana di Dinas PUPR, tidak bisa langsung dikerjakan sebab dianggarkan dulu, baik perencanaan maupun pekerjaan fisiknya.
Untuk dana BTT ini ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar.
Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Bidang Keuangan BPKAD Kampar Kholis mengakui bahwa dana BTT adalah solusi untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Namun demikian kata Kholis, untuk bisa menggunakan dana tersebut harus mendapatkan sk Bupati Kampar yang menjelaskan bahwa infrastruktur tersebut dalam keadaan darurat dan perlu penanganan cepat.
Dikatakan, pada APBD murni tahun anggaran 2025, anggaran BTT sekira Rp 7 miliar, namun dalam masa itu ada pergeseran anggaran.
Dia juga menyebutkan, sehubungan saat ini masih dalam tahap penyusunan Rancangan APBD perubahan 2025, anggaran perbaikan jembatan tersebut masih bisa masuk di APBD perubahan.(ham)
