BANGKINANG – Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, SSos, MT memimpin Rapat Evaluasi Akhir Tahun Anggaran 2025 serta Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) bulan Februari 2026 di kantor Bupati Kampar, Selasa (10/3/2026).
Dalam memimpin rapat tersebut, Bupati Kampar didampingi oleh Wakil Bupati Kampar Dr Misharti, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar, Muhammad, MSi.
Rapat koordinasi ini menjadi agenda penting untuk meninjau pencapaian kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sepanjang tahun 2025, sekaligus memastikan percepatan pelaksanaan program kerja di awal tahun 2026 berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Dalam arahannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan, evaluasi yang dilakukan bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi menjadi instrumen untuk melihat sejauh mana pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Evaluasi ini bukan sekedar rutinitas administratif, melainkan instrumen untuk melihat sejauh mana dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat. Saya meminta seluruh OPD dan para camat untuk segera memacu realisasi fisik dan keuangan agar serapan anggaran pada triwulan pertama tahun 2026 dapat berjalan maksimal,” tegas Yuzar.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Tekanan agar perbaikan, pemeliharaan, serta pengembangan Masjid Islamic Center Bangkinang sebagai ikon Kabupaten Kampar dapat dilakukan secara maksimal.
Selain itu, Bupati juga menagih kemajuan beberapa ruas jalan yang sebelumnya telah mendapatkan instruksi langsung untuk segera diperbaiki, agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati juga mengimbau pentingnya sinergi antara kepala dinas, camat, serta seluruh pihak terkait dalam mengawal program strategi daerah, sehingga tidak terjadi kendala teknis di lapangan.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Bupati Kampar Misharti menekankan pentingnya akurasi data dalam setiap laporan yang disampaikan oleh OPD. Ia meminta agar laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) yang disampaikan benar-benar sinkron dengan kondisi di lapangan.
“Saya tidak ingin ada perbedaan antara angka laporan dengan fakta fisik di lapangan. Pelaporan harus jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.(adv)
