BANGKINANG – Ditengah keharusan pemerintah daerah melaksanakan efisiensi anggaran dampak dari kebijakan pemerintah pusat, kepala daerah diminta untuk melakukan berbagai terobosan dan cara agar peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) lebih bisa ditingkatkan dan dioptimalkan.
Hal itu disampaikan mayoritas fraksi-fraksi DPRD Kampar dalam pandangan umumnya terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar, Senin (9/4/2025) di gedung DPRD Kampar.
Selain menyoroti PAD, fraksi-fraksi di DPRD Kampar juga mendorong pembayaran tunda bayar kegiatan tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp 68 miliar.
Salah satu fraksi yang cukup tajam menyoroti PAD Kabupaten Kampar adalah Fraksi Golkar.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Min Amir Habib Efendi Pakpahan menegaskan, Bupati/Wakil Bupati Kampar diminta mengoptimalkan penggalian potensi PAD ditengah kondisi keuangan yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah harus melakukan efisiensi anggaran.
Fraksi Golkar mendorong peningkatan PAD melalui diversifikasi PAD dan aset daerah. Ia menilai kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah dan saat ini Pemkab Kampar masih bergantung dengan dana transfer pusat.
Politisi muda partai berlambang g pohon beringin ini juga mengungkapkan bahwa pendapatan lain dari sektor retribusi juga mengalami penurunan. Terjadinya penurunan PAD memerlukan kajian ilmiah agar penyebab dan solusi yang tepat bisa ditemukan.
Kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang menerima PAD diharapkan benar-benar bekerja dengan serius dan berupaya maksimal agar keuangan daerah lebih sehat.(adv)
