BANGKINANG – Setelah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kampar terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati Kampar tahun anggaran 2024 sehari sebelumnya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kampar pada rapat paripurna DPRD Kampar, Kamis (10/4/2025).
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kampar H Ahmad Taridi dan didampingi tiga wakil ketua yakni Iib Nursaleh, Zulpan Azmi dan Sunardi, DS. Rapat paripurna juga dihadiri para anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kampar H Hambali dan para pejabat dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Terhadap pandangan umum Fraksi Partai Gerindra Ahmad Yuzar mengajak pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kampar sama-sama menyisir aspirasi masyarakat dari bawah, termasuk pada saat pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang) dengan memilah aspirasi mana saja yang harus masuk skala prioritas sehingga semua yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Selanjutnya terhadap pandangan umum Fraksi Golkar ia menyatakan setuju untuk membuat kajian ilmiah potensi pendapatan asli daerah (PAD) bahkan Yuzar ingin setiap tahun ada pemutakhiran data baik data objek maupun nilai jual objek pajak (NJOP) sehingga nilai tanah meningkat dan PAD juga bisa meningkat.
Pada kesempatan ini Yuzar juga mengakui pelayanan dasar belum merata. Ia mengungkapkan, pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu ia bersama Misharti (Wakil Bupati red) telah menjanjikan ke masyarakat akan membuat layanan Puskesmas 24 jam dan itu akan direalisasikan untuk seluruh Pukesmas dan pada tahun ini juga Bupati berjanji akan memfungsionalkan Puskesmas di Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang dan Puskemas Kuntu Kecamatan Kampar Kiri dan anggarannya telah masuk di anggaran pergeseran.
Pada kesempatan ini Bupati Yuzar juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja operasional. Mantan Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kampar dan Penjabat Sekda Kampar ini mengungkapkan bahwa tahun ini ia menampilkan model berbeda dalam penyusunan APBD. Jika dulu setiap OPD terlebih dulu telah diberikan porsi anggaran namun pada tahun ini setiap OPD diminta untuk melakukan ekspos kemudian baru ditentukan berapa porsi anggaran yang pas.
“Jika mereka butuh banyak (anggaran) dan daya ungkit pembangunan dan kesejahteraannya tinggi maka kita kasih anggaran yang banyak,” tegas Yuzar.
Ia tidak ingin ada OPD yang kebingungan dan pusing menghabiskan anggarannya sementara ada OPD lain yang butuh anggaran yang lebih banyak justru tidak mendapatkannya. “Pola saya menyusun APBD menggunakan pendekatan tugas pokok dan fungsi dan beban kerja yang dilaksanakan OPD tersebu,” tegas Yuzar.
“Nanti dikasih anggaran dua belas miliar tapi bingung menghabiskan,” tegasnya lagi.
Berkaitan permintaan DPRD agar Pemkab melakukan pembayaran honorarium tenaga harian lepas (honorer) sampai akhir masa kerja, menurut Yuzar perlu perhatian khusus karena yang dibelanjakan ini adalah uang negara. Yuzar ingin niat yang baik dilakukan dengan tata cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik.
Mengenai permintaan DPRD agar melakukan revitalisasi terhadap badan usaha milik daerah, Bupati Ahmad Yuzar mengatakan bahwa ia telah melakukan langkah-langkah perbaikan, diantaranya telah memanggil pimpinan Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya. Ia menegaskan bahwa perusahaan daerah harus mampu menghasilkan keuntungan dalam masa tiga tahun yang akan datang. Yuzar juga berjanji akan mengaudit perusahaan daerah, salah satu dengan menggunakan tenaga audit dari Inspektorat.
Berkaitan penanggulangan bencana, Pemkab Kampar akan terapkan daerah rawan bencana. Diantaranya penempatan mobil pemadam kebakaran dan speed boat di daerah yang tepat.
Terhadap pandangan umum fraksi PPP/PKS, Ahmad Yuzar menyebutkan bahwa sektor
pendidikan dan kesehatan menjadi prirorotas utama. Dibidang pendidikan, ia siap melaksanakan program beasiswa. “Dalam penyusum APBD, ada urusan wajib dalam pelayanan dasar. Dari enam itu ada pendidikan dan kesehatan.
Kita akan berikan beasiswa tidak hanya melalui APBD tapi koordinasi dengan Baznas dan CSR perusahaan,” terangnya.
Terhadap pandangan umum fraksi Nasdem, Bupati merespon keinginan fraksi dengan mewajibkan camat tinggal di tempat di mana dia bertugas. “Kalau tidak tinggal di tempat, maka dicari camatnya yang tinggal di sana,” ulasnya.
Terhadap pandangan umum fraksi PDIP, Yuzar mengakui bahwa kerusakan tebing dan infrastruktur di tebing Sungai Kampar sudah sangat masif sekali. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk menertibkan tambang galian c ilegal. Dikatakannya, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengatur kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ada di
di pemerintah provinsi. “Tapi urusan kamtibmas itu masalah kita, kami dengan Forkopimda akan melaksanakan rapat,” ulasnya.
Terhadap harapan Fraksi PKB, Bupati berjanji akan memperhatikan mahasiswa miskin. Ia prihatin banyak mahasiswa yang tidak sanggup membayar UKT (uang kuliah tunggal), bahkan ada yang sampai berhenti kuliah.(adv)
